Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka

menampilkan sikap positif terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka menganalisis pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan makalah menampilkan sikap positif terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka pengertian pancasila sebagai ideologi terbuka

pancasila sebagai ideologi terbuka  contoh pancasila sebagai ideologi terbuka

pancasila sebagai ideologi terbuka  makna pancasila sebagai ideologi terbuka

1)      Makna Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri.

2)      Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Sebagai ideologi Pancasila menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel tidak tertutup dan kaku melainkan harus mampu mengikuti perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan/globalisasi dalam segala bidang.

3)      Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan dibentuklah BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas tentang rumusan dasar negara. Tampil tiga tokoh.

1.      Tanggal 29 Mei 1945 Moh. Yamin mengemukakan 5 dasar negara Indonesia(dalam pidato)

–          Peri Kebangsaan

–          Peri Kemanusiaan

–          Peri Ke-Tuhanan

–          Peri Kerakyatan

–          Kesejahteraan rakyat

Pada akhir pidatonya beliau menyerahkan rancangan (tertulis)

–           1. Ke-Tuhanan Yang maha Esa

–           2. Kebangsaan Persatuan Indonesia

–           3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

–           4. Kerakyatan yang dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam

–               permusyawaratan/ Perwakilan

–           5. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia

2.      Tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Supomo mengemukakan usulan dasar negara Indonesia yaitu:

–          Persatuan

–          Kekeluargaan

–          Kesimbangan lahir dan batin

–          Musyawarah

–          Keadilan rakyat

3.      Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai lima hal yang menjadi dasar negara merdeka, yaitu:

–          Kebangsaan Indonesia

–          Internasionalisme atau kemanusiaan

–          Mufakat atau demokrasi

–          Kesejahteraan sosial

–          Ke-Tuhanan yang berkebudayaan

Pendapat ketiga tokoh dibahas oleh Panitia Sembilan tanggal 22 Juli 1945 dan menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka yang terkenal dengan nama “Piagam Jakarta” atau Jakarta Charter”.

Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 – 17 Juli 1945 menerima laporan Panitia Sembilan tentang isi Piagam Jakarta, membahas rancangan Pembukaan UUD 1945 dan tugasnya selesai BPUPKI dibubarkan.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI dan mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya menerima perubahan Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD’45 dengan rumusan Pancasila sebagai berikut:

–          Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

–          Kemanusiaan yang adil dan beradab

–          Persatuan Indonesia

–          Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

–          Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kemudian mengesahkan UUD 1945, mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden, sebelum MPR/DPR terbentuk tugas presiden dibantu oleh KNIP.

4)      Fungsi Pokok Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai landasan setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk segala peraturan perundangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.

Sedangkan sebagai ideologi negara, dasar, pandangan bagi sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok yaitu:

–          Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan

–          Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya

–          Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa

–          Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara

 Terimakasih semoga bermanfaat

Read More

CONTOH SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Contoh Sikap Positif Terhadap Pancasila| sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan bermasyarakat contoh sikap positif terhadap pancasila sikap positif terhadap pancasila sebagai ideologi terbuka tuntutan adanya reformasi tahun 1998 sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan politik pentingnya sikap positif terhadap pancasila makalah sikap positif terhadap pancasila sikap positif terhadap nilai-nilai pancasila  Perilaku mengamalkan Pancasila ada banyak cara. Contoh-contoh dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan perilaku sesuai dengan keluhuran nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering menghadapi permasalahan yang datang, begitu juga dengan masyarakat indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan pandangan hidup yang tepat untuk mempersatukan perbedaan sehingga permasalahan dapat dihadapi bersama, maka perlunya usaha untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. 

Peran serta warga negara Indonesia dalam upaya yang mempertahankan Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Pancasila tidak dapat menyentuh kehidupan nyata dan kita tidak dapat merasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari kita maka lambat laut Pancasila akan luntur , Maka dari itu perlu kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita agar Pancasila tidak akan luntur sampai kapanpun, sehingga Pancasila tidak menjadi sebuah dokumen negara yang tertulis dalam buku-buku sejarah Indonesia. Contoh Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari adalah sebagai berikut.

Contoh Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari 

1. Sikap Positif di Lingkungan Keluarga

Di lingkungan kehidupan keluarga, misalnya tiap anggota keluarga memiliki tekat dalam mengamalkan melalui sikap-sikap antara lain sebagai berikut..

• Berperilaku hidup sederhana 
• Menjaga kerukunan dalam keluarga
• Selalu tekun dalam beribadah
• Dapat bertenggang rasa pada kesusahaan anggota keluarga yang lain
• Selalu menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga

2. Sikap Positif di Lingkungan Sekolah 

Di lingkungan kehidupan sekolah, misalnya tiap warga sekolah memiliki tekat mengamalkan Pancasila melalui sikap-sikap antara lain sebagai berikut...

• Rajin dalam belajar untuk meraih prestasi
• Selalu mengikuti upacara bendera dengan tertip
• Menghormati guru dan sesama teman
• Selalu disiplin dalam mematuhi tata tertip sekolah 
• Aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah

3. Sikap Positif di Lingkungan Masyarakat

Di lingkungan kehidupan masyarakat, misalnya tiap warga masyarakat bertekad dalam melakukan sikap-sikap yang mencerminkan pengalaman kita terhadap Pancasila antara lain sebagai berikut... 

• Tidak menggunakan hak milik dalam memeras orang lain
• Bergotong royong mendirikan gardu pos ronda 
• Membersihkan sampah dan menertipkan saluran pembuangan air disertai pembiayaan yang dipikul secara bersama-sama
• Mencegah pencemaran lingkungan  dan bahaya kebakaran, serta menggalakkan penghijauan
• Saling menghormati satu sama lain demi terciptanya kerukunan.

4. Sikap Positif di Lingkungan Berbangsa dan Bernegara

Di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya tiap warga negara Indonesia memiliki tekat mengamalkan Pancasila dengan sikap-sikap antara lain sebagai berikut... 

• Menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Membayar pajak tepat waktu dengan sesuai peraturan yang berlaku 
• Mencintai dan membina persatuan dan kesatuan bangsa 
• Selalu memihak dan membela negara-negara yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya
• Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa dengan membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan sosial 

Terimakasih semoga bermanfaat

Read More

MAKNA HUKUM INTERNASIONAL

 Makna Hukum internasional, peradilan internasional, azas hukum internasional

1.       Pengertian Hukum Internasional
Hukum Internasional mencangkup dua hal yaitu :

• Hukum Perdata Internasional adalah hukum Internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (Hukum Antar Bangsa).
• Hukum Publik Internasional adalah Hukum Internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan Internasional (Hukum Antar Negara).

Kedua Hukum Internasional ini memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Persamaannya : keduanya mengatur hubungan antara persoalan –persoalan yang melintasi batas – batas negara.

Perbedaannya : kalau Hukum perdata Internasional menyangkut hubungan atau persoalan antar warga negara atau antar bangsa secara Internasional. Sedangkan Hukum Publik Internasional menyangkut hubungan atau persoalan Internasional antar negara.

Hukum Internasional dapat dibagi menjadi dua yaitu :

Hukum Internasional Tertulis
Merupakan Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis yang tunduk pada hukum kebiasaan Internasional karena mengandung prinsip hukum umum.

Hukum Internasional Tidak Tertulis
Merupakan Hukum Internasional yang berupa pernyataan yang dilakukan secara lisan dan bila dilanggar akan menimbulkan protes bahkan tuntutan Hukum Internasional.



2.       Azas – Azas Hukum Internasional

a.      Azas Teritorialitet
Azas ini didasarkan atas kekuasaan negara kepada daerahnya. Berdasarkan azas ini negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya.Berdasarkan azas ini setiap orang atau barang yang berada di wilayah negara tertentu bila melakukan pelanggaran hukum internasional akan deberlakukan hukum internasional pula.

b.      Azas Kebangsaan
Azas ini didasarkan atas kekuasaan negara untuk warga negaranya di manapun mereka berada baik di dalam maupun di luar negeri bila melanggar hukum negaranya. Azas ini mempunyai kekuatan Exteritorial yang artinya hukum dari negar tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya walaupun berada di negara asing.

c.       Azas Kepentingan Umum
Azas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangku paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas – batas wilayah suatu negara.


3.     Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum Internasional dapat dibedakan dalam :

• Sumber hukum dalam Arti Formal.

Merupakan sumber hukum yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan sengketa internasional adalah sumber hukum yang terdapat pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tanggal 16 Desember 1920 yaitu :

Perjanjian Internasional (traktat atau treaty)
Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum
Azas – azas umum hukum yang diakui bangsa – bangsa beradab
Keputusan – keputusan hakim (judicial decisions) dan ajaran – ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum (karya hukum)
Pendapat – pendapat para ahli hukum yang terkemuka

• Sumber Hukum Internasional dalam Arti  Material

Hukum internasional tidak dapat dipaksakan begitu saja seperti hukum nasioanal, walaupun demikian dalam kenyataannya hukum internasional juga ditaati oleh sebagian besar bangsa di dunia ini, berarti juga mengikat. Mengenai sumber hukum internasional dalam arti meterial terdapat dua aliran yaitu:

1. Aliran Naturalis, bersandar pada hak azasi atau hak – hak alamiah. Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang berasal dari Tuhan, sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hukum nasional.
2. Aliran Positivisme, bersandar pada kepastian hukum dari persetujuan dan perjanjian antarnegara

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dalam arti material adalah kehendak Tuhan dan persetujuan dan perjanjian antarnegara.



4.     Subyek – Subyek Hukum Internasional

• Negara, sebagai subyek hukum internasioanl, karena hukum internasional merupakan hasil dari perjanjian antarnegara.
• Tahta Suci, sebagai subyek hukum internasional, karena Tahta Suci yang berkedudukan di Vatikan Roma tidak hanya masalah agama atau gereja Roma saja tetapi juga dunia. Dan status Vatikan disamakan dengan negara karena memiliki syarat berdirinya negara dan bahkan ada pengakuan dari negara lain, ini terbukti Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di beberapa ibu kota negara.
• Palang Merah Internasional, berkedudukan di Jenewa dijadikan subyek hukum internasioanl, karena banyak mengurusi masalah perlindungan kemanusiaan akibat perang yang terjadi antarnegara.
• Organisasi internasional, yang dijadikan subyek hukum internasional adalah semua badan dunia seperti PBB dengan alat kelengkapannya.
• Orang Perseorangan (Individu), karena kejahatannya waktu memimpin suatu negara sehingga mengakibatkan kehancuran terhadap kemanusiaan karena kepemimpinan yang otoriter, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang berdasarkan penilaian Mahkamah internasioanal. Termasuk juga para turis, para pelajar, para olah ragawan, para musisi dan perorangan lainnya yang sedang melakukan lawatan atau tugas selanjutnyamelakukan tindak kejahatan internasional seperti terorisme setelah mendapat penilaian Mahkamah Internasioanal mereka dapat menjadi subyek Hukum Internasonal.
• Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa, dapat dijadikan subyek hukum internasioanl karena dapat menentukan nasibnya sendiri, memiliki  hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik  sendiri dan dapat menguasai sumber daya alam di wilayah yang didudukinya.

5.     Proses Ratifikasi Hukum Internasional

Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multirateral dapat dilakukan dalam dua atau tiga tahap antara lain :

• Tahap Perundingan (Negotiation)

Perundingan merupakan pejanjian tahap pertama antara pihak yang berunding tentang obyek tertentu. Penjajakan atau pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh masing – masing pihak yang berkepentingan.

Perundingan dapat dilakukan oleh Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Menteri Luar Negeri, Duta Besar atau pejabat yang dapat menunjukkan Surat Kuasa Penuh (full powers).

Perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian Bilateral disebut Talk. Perjanjian Multirateral disebut Diplomatic Conference, sedangkan perundingan yang tidak resmi disebut Corridor Talk.

• Tahap Penandatanganan (signature)

Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multirateral penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ada ketentuan lain. Walaupun demikian perjanjian belum bisa dilaksanakan sebelum ada ratifikasi oleh masing – masing negara.

• Tahap Pengesahan (Ratification)

Perjanjian yang baru pada tahap penandatanganan, perjanjian tersebut masih bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Ini dinamakan Ratifikasi.

Ratifikasi perjanjian Internasional dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Ratifikasi oleh badan eksekutif, Sistem ini biasanya dilakukan oleh raja – raja absolut atau pemerintahan yang otoriter.
2. Ratifikasi oleh badan legeslatif (sistem ini jarang digunakan)
3. Ratifikasi Campuran (DPR – Pemerintah)

Sistem ini paling banyak dilakukan karena peranan legeslatif dan eksekutif sama – sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.

6.     Lembaga Peradilan Internasional

Mahkamah Internasional bekerja dalam badan Peradilan Internasional berkedudukan di Den Haag Belanda. Mahkamah Internasional dapat bersidang di luar markasnya di Den Haag apabila dianggap perlu. Mahkamah Internasional bersidang setiap tahun kecuali hari – hari besar dan libur.

Mahkamah Internasional atau peradilan Internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antar  negara baik anggota maupun bukan anggota PBB. Dalam penyelesaian ini, mengusahakan jalan damai yang selaras dengan azas –azas keadilan dan hukum Internasional.

Mahkamah Internasional beranggotakan 15 orang hakim yang berasal dari 15 negara anggota PBB yang dipilih dalam Sidang Majelis Umum PBB dengan masa kerja 9 tahun. Mahkamah memilih ketua dan wakil ketua untuk masa jabatan tiga tahun dan dapat dipilih kembali. Adapun bahasa resmi yang dipergunakan selama persidangan adalah bahasa Prancis dan Inggris. Namun atas permintaan salah satu dari pihak yang bersengketa dapat meminta, Mahkamah Internasional dapat mengijinkan penggunaan bahasa lain.

a.      Tugas Mahkamah Internasional
Menerima perkara – perkara dari negara – negara anggota serta negara lain dengan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB.
Menerima persengketaan Hukum Internasional dari Dewan Keamanan PBB.
Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.
Mahkamah Internasional memiliki wewenang yang di atur dalam Bab II Statuta. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Internasional ada dua : Ratione Personae dan Ratione Materiae.

Ratione Personae merupakan wewenang Mahkamah Internasional untuk menentukan siapa – siapa yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional.
Ratione Materiae merupakan wewenang Mahkamah Internasional untuk menentukan jenis sengketa apa saja yang dapat diajukan.

Read More

PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL

ORGANISASI INTERNASIONAL

Organisasi Internasional atau yang disebut “multilateralisme” adalah suatu istilah hubunagn Internasional yang menunjukkan kerja sama antarbeberapa negara. Pedukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah.
Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral (sepihak), sedangkan negara kecil hanya memiliki sedikit kekuatan langsung terhadap urusan internasional. Dalam filosofi politis, lawan dari multilateralisme adalah unilateralisme.

1 ORGANISASI INTERNASIONAL ASEAN (ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS)

 Tujuan ASEAN

1)Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara,
2)Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum,
3)Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi,
4)Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian,
5)Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatkan taraf hidup,
6)Memelihara kerja sama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.



2 Gerakan Non-Blok

 Tujuan Gerakan Non-Blok

1)Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme apartheid dan zionisme.
2)Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang.
3)Mengurangi ketegangan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Siviet (Rusia)
4)Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata.

3 PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

b. Tujuan Organisasi PBB

1)Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
2)Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa .
3)Menciptakan kerja sama dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial-budaya dan hak asasi.
4)Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita diatas.


Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sanagt luas, yaitu sebagai berikut :
1)Berhubungan denagn perdamaian dan keamanan internasional,
2)Berhubungan dengan kerja sama ekonomi, kebudayaan, pendidikan kesehatan dan perikemanusiaan,
3)Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis,
4)Berhubungan dengan keuangan,
5)Penetapan keanggotaan,
6)Mengadakan perubahan piagam,
7)Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Hakim Mahkamah Internasional dan sebagainya.

Read More

PENGERTIAN DAN SEJARAH GERAKAN NON BLOK

PENGERTIAN DAN SEJARAH GERAKAN NON BLOK

•  Sejarah gerakan non blok

Gerakan ini dicanangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri 25 negara dari Asia, Afrika, Eropa, dan Latin Amerika diselenggarakan di Biograd (Belgrade), Yugoslavia pada tahun 1961. Pemimpin kharismatik dari Yugoslavia, Presiden Broz Tito, menjadi Pimpinan pertama dalam Gerakan Non-Blok. Sejak pertemuan Belgrade tahun 1961, serangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok telah diselenggarakan di Kairo, Mesir (1964) diikuti oleh 46 negara dengan anggota yang hadir kebanyakan dari negara-negara Afrika yang baru meraih kemerdekaan, kemudian Lusaka, Zambia (1969), Alzier, Aljazair (1973) saat terjadinya krisis minyak dunia, Srilangka (1977), Cuba (1981), India (1985), Zimbabwe (1989), Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan terakhir di Malaysia pada tahun 2003. Dengan didasari oleh semangat Dasa Sila Bandung, maka pada tahun 1961 Gerakan Non Blok dibentuk oleh Josep Broz Tito, Presiden Yugoslavia saat itu.

• Pengertian geakan non blok

Gerakan Non-Blok (GNB) adalah merupakan suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin "kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok" dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik. Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

Pengertian Dan Sejarah Gerakan Non-Blok

Anggota-anggota penting yang tergabung Dalam Gerakan Non-Blok (GNB) di antaranya adalah Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Tiongkok. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.

Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru Pertama kali mengatakan Penggunaan istilah “Non-Alignment” (Tidak Memihak) Pada saat pidatonya di Srilangka tahun 1954. Isi pidato tersebut, menjelaskan bahwa lima pilar prinsipil, empat pilar diantaranya disampaikan oleh Petinggi Tiongkok Chou En-lai, yang dijadikan pedoman bagi hubungan antara Tiongkok dengan India. Lima prinsip itu disebut dengan “Panchshell”, yang kemudian menjadi basis dari Gerakan Non-Blok. Kelima prinsip tersebut adalah:

• Saling menghormati kedaulatan teritorial
• Saling tidak melakukan agresi
• Saling tidak mencampuri urusan dalam negeri
• Setara dan saling menguntungkan, serta
• Berdampingan dengan Damai

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keberadaan Gerakan Negara-Negara Non-Blok secara tegas mengacu pada hasil-hasil kesepakatan dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Penggunaan istilah bangsa-bangsa non-blok atau “tidak memihak” adalah pernyataan bersama untuk menolak melibatkan diri dalam konfrontasi ideologis antara Barat-Timur dalam suasana Perang Dingin. Lebih lanjut, bangsa-bangsa yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok lebih memfokuskan diri pada upaya perjuangan pembebasan nasional, menghapuskan kemiskinan, dan mengatasi keterbelakangan di berbagai bidang. Dengan demikian, jelas terang bagi kita besarnya kontribusi Konferensi Bandung bagi perkembangan Gerakan Non-Blok sebagai gerakan politik dari negara-negara yang menentang perang dingin.

Read More

ORGANISASI INTERNASIONAL PBB, ASEAN DAN KAA

1.            Organisasi Internasional : PBB

Sejarah Berdirinya PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk karena Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dibentuk oleh Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat ke-28) dianggap telah gagal mencegah meletusnya Perang Dunia ke-2 yang diawali oleh peristiwa diserbunya Polandia oleh tentara Jerman pada tanggal 1 September 1939. Pembentukan PBB diawali dengan pertemuan antara Franklin Delano Rossevelt (Presiden Amerika Serikat ke-32) dengan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris) yang menghasilkan Atlantik Charter. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1942 diadakan pertemuan di Washington, Amerika serikat oleh 26 negara yang menghasilkan terbentuknya Maklumat Bangsa-Bangsa yang isinya menyetujui program dalam Atlantic Charter. dan akhirnya tanggal 25 April - 26 Juni 1945 diadakan konferensi San Fransisco yang menghasilkan Piagam PBB, lalu piagam tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 dan diperingati sebagai hari PBB (United Nation Day)

Tujuan Pembentukan PBB

PBB dibentuk untuk mencapai beberapa tujuan agar terwujud keadilan dunia. Tujuan pembentukan tersebut terdapat dalam Mukadimah PBB dan dipertegas lagi dalam Pasal 1 Piagam PBB yang isinya sebagai berikut :

• Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
• Memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan negara lain.
• Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
• Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan.
• Meningkatkan kerja sama internasional untuk memecahkan masalah internasional di bidang politik, sosial, kebudayaan, kependudukan, dan lain-lain.
• Mendorong untuk menghormati HAM dan kemerdekaan bagi semua bangsa tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama.
• Menjadi pusat penyesuaian dalam melakukan tindakan bangsa-bangsa untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia.

Prinsip-prinsip PBB

selain memiliki tujuan-tujuan diatas, PBB harus melaksanakan beberapa prinsip dasar yang harus dipeuhi, prinsip-prinsip tersebut antara lain :

• Menyelesaikan persoalan secara damai
• Tidak menggunakan ancaman atau kekerasan
• Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya ancaman
• Prinsip mengenai peraturan persenjataan
• Prinsip Umum mengenai kerja sama di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional

Struktur Organisasi PBB

Ada beberapa organisasi dalam PBB yang bertugas membantu kinerja PBB untuk mewujudkan perdamaian dunia, Organisasi-organisasi tersebut adalah :

• Majelis Umum PBB
• Dewan Keamanan PBB
• Dewan Ekonomi dan Sosial
• Dewan Perwakilan
• Mahkamah Internasional
• Sekretariat Umum

Setiap organisasi dalam PBB ini mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Peranan PBB dalam Membantu Indonesia

PBB berperan dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan antara Indonesia dengan Belanda, bantuan tersebut antara lain dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang berhasil menyelenggarakan Perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948, lalu PBB juga membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) yang berhasil menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus - 2 November 1949,  selain itu PBB juga membantu Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat (Papua) dari kekuasaan Belanda dengan membentuk UNTEA yang bertugas untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan atas wilayah Irian Barat (Papua) dari tanggal 1 Oktober 1962 sampai Mei 1963

2           Organisasi Internasional : ASEAN

Sejarah berdirinya ASEAN

ASEAN (Association of South East Asian Nation) adalah suatu perhimpunan kerja sama regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarsai oleh Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), S. Rajanatnam (Singapura), Narsisco Ramos (Filipina). Terbentuknya ASEAN didasari adanya kepentingan-kepentingan bersama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan ASEAN

Tujuan dasar terbentuknya ASEAN adalah untuk memperkokoh ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia Tenggara, dan dalam Deklarasi Bangkok tercamtum tujuan terbentuknya ASEAN secara lebih detail, tujuan itu antara lain :

• Untuk mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat persamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan suatu masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
• Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB
• Untuk meningkatkan kerja sama yang efektif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuanj, dan administrasi untuk pengkajian bersama.
• Untuk meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara.
• Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya.
• Tujuan-tujuan dibentuknya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok seperti diatas menunjukkan bahwa dengan kebersamaan kita dapat membentuk suatu kekuatan yang lebih besar sehingga akan mempermudah atau mempercepat untuk mencapai cita-cita bersama.
• 
  

Struktur Organisasi

Dalam Deklarasi Bangkok tahun 1967 tercantum bahwa telah ditetapkan organ-organ ASEAN sebagai berikut :

• Sidang tahunan para menteri, merupakan badan tertinggi dalam ASEAN. Dalam sidang ini dirumuskan kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN serta mengemati politik putusan-putusan ASEAN.
• Standing Committee, bertugas melakukan kegiatan ASEAN dalam jangka waktu antar dua sidang tahunan para menteri. Komite ini bekerja di bawah pimpinan luar negeri negar penerima giliran.
• Sekretariat nasional ASEAN, bertugas mengurusi masalah-masalah ASEAN dan pada taraf nasional mengoordinasikan implementasi putusan ASEAN yang ditetapkan oleh sidang tahunan para menteri.
• Komite-komite ASEAN, meliputi komite tetap, komite khusus atau komite Ad Hoc.

Namun pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang diadakan di Bali pada tahun 1976 telah terjadi perubahan susunan organ-organ ASEAN yang meliputi hal-hal berikut.

• ASEAN Summit, adalah pertemuan para kepala pemerintahan/negara se-ASEAN. Dalam sidang ini dirumuskan kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN serta mengamati implikasi politik putusan-putusan ASEAN.
• ASEAN Ministerial Meeting (AMM) adalah sidang para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN. Sidang ini berperan sebagai forum perumusan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN.
• ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah sidang para menteri ekonomi negara anggota ASEAN. Sidang ini diselenggarakan dua kali setahun dan merupakan forum untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan koordinasi kerja sama ASEAN dalam bidang ekonomi dan juga untuk menilai hasil-hasil yang telah diperoleh oleh komisi-komisi yang ada di bawahnya.
• ASEAN Finance Minister Meeting (AFMM) adalah sidang menteri keuangan yang merupakan forum untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan koordinasi kerja sama ASEAN dalam bidang keuangan, sidang ini juga menilai hasil yang sudah diperoleh komisi-komisi yang ada di bawahnya.
• Other ASEAN Ministerial Meeting adalah sidang para menteri negara anggota. Sidang ini merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bidang tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan, sosial budaya, penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
• ASEAN Standing Committe (ASC) adalah komisi yang bertugas mengoordinasikan kegiatan-kegiatan ASEAN selama masa antara sidang tahunan para menteri luar negeri dari negara yang mendapat giliran menjadi ketua, yakni sebagai tuan rumah sidang tahunan para menteri luar negeri ASEAN. Masa jabatan ketua komisi tetap adalah satu tahun.
• Senior Economic Officals Meeting (SEOM), Senior Official Meeting (SOM), ASEAN Senior Financals Officals Meeting (ASFOM) dan Committess adalah sidang ASEAN yang memiliki 29 komisi yang terdiri atas pejabat-pejabat senior kementerian. Komisi ini berfungsi untuk mendukung sidang-sidang para menteri yang meliputi bidang pertanian dan kehutanan, energi perdagangan, lingkungan , keuangan, informasi, invertasi,  perburuan, hukum, persoalan regional, kejahatan lintas negara, transportasi, Dewan AIA, dan Dewan AFTA.
• Sub-sub komisi dan kelompok-kelompok kerja ASEAN (Sub-Committes and Working Groups) adalah komisi ASEAN yang memiliki 122 subkomisi dan kelompok kerja teknis yang mendukung kerja lembag-lembaga tingkat menteri senior.
• Sekretaris ASEAN memiliki fungsi untuk memprakarsai, memberi nasihat, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral ASEAN yang dipilih berdasarkan prestasi dan senioritas dengan rekomendasi negara-negara anggota ASEAN.

3 Organisasi Internasional : Konferensi Asia Afrika

Sejarah Berdirinya Konferensi Asia Afrika (KAA)

Konferensi Asia Afrika atau biasa disingkat dengan KAA dibentuk dengan didasari oleh pelaksanaan Konferensi Colombo yang dilaksanakan di Srilanka pada tanggal 28 April 1945 dan diikuti oleh lima negara, yakni India, Indonesia, Burma, Srilanka, dan Pakistan. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan diadakannya pertemuan Bogor pada tahun 1954 yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April - 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Konferensi Asia Afrika ini dikoordinasi oleh Ruslan Abdulgani selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 negara yaitu :

Indonesia

India

Pakistan

Srilanka

Burma

Filipina

Thailand

Kamboja

Laos

Jepang

Mesir

China

Vietnam Utara

Vietnam selatan

Nepal

Afganistan

Irak

Iran

Saudi Arabia,

Suriah

Yordania

Libanon

Turki

Yaman

Sudan

Ethiopia

Libia

Ghana

Libia

Tujuan Konferensi Asia Afrika

Konferensi asia afrika mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan asia dan afrika, tujuan-tujuan tersebut antara lain :

• Memajukan kerja sama antar negara-negara Asia Afrika dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
• Menentang diskriminasi ras dan kolonialisme
• Memperbesar peranan Asia-Afrika di dunia dan ikut mengusahakan perdamaian duni.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat terwujud di kemudian hari, dan melalui KAA perjuangan Asia-Afrika dalam mewujudkan tujuan tersebut dapat direalisasikan

Keputusan Konferensi Asia Afrika

Setelah diadakannya Konferensi Asia Afrika tersebut akhirnya disepakati beberapa keputusan bersama, keputusan tersebut antara lain :

• Memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia-Afrika di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, misalnya memajukan perdagangan antar bangsa Asia-Afrika maupun dengan dunia Internssional, memajukan pengajaran, dan pertukaran pelatih serta guru.
• Membantu perjuangan menentang imperialisme
• Menjunjung Hak Asasi Manusi dan menentang diskriminasi ras
• ikut aktif dalam mengusahakan perdamaian dunia

Namu selain keputusan tersebut, KAA juga menghasilkan Dekslarasi Bandung yang memuat sepuluh prinsip, deklarasi ini lebih dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. 

Isi Deklarasi tersebut antara lain :

• Menghormati hak-hak dasr manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang tercantum dalam piagam PBB
• Menghormati kedaulatan dan integritas semua anggota
• Mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil
• Tidak melakukan intervensi atau ikut campur urusan dalam negeri negara lain
• menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri atau secara kolektif sesuai  dengan piagam PBB
• Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak khusus bagi salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan pada negara lain
• Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain
• Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian hakim, ataupun cara damai lain lagi menurut pihak-pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan piagam PBB
• Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama
• Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional

Read More

PENGERTIAN ORGANISASI INTERNASIONAL

pengertian organisasi internasional, macam-macam organisasi internasional, tujuan organisasi internasional

A   Pengertian Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Pada hakikatnya organisasi internasional memiliki arti luas dan sempit. Secara luas, organisasi internasional meliputi organisasi publik (public international organization), organisasi privat (privat international organitation), organisasi regional, organisasi subregional, dan organisasi bersifat universal (organization of universal character). Secara sempit hanya meliputi organisasi internasional publik. PBB juga merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan utama dalam perjanjian Atlantic Charter. contoh lain adalah MEE,OPEC,dan ASEAN.

Sumber : winkipedia

Pengertian organisasi intrnasional menurut ahli

1. D.W. Bowett

Organisasi internasional adalah organisasi permanen (misalnya di bidang postel atau administrasi kereta api) yang didirikan atas dasar suatu traktat yang lebih bersifat multilateral daripada yang bersifat bilateral dan dengan kriteria tujuan tertentu.

2. N.A. Maryam Green

Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian ketika tiga atau lebih negara menjadi peserta.

3. Boer Mauna

Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.

4. J. Pariere Mandalangi

Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional yang telah ada.

B. Macam-macam Organisasi Internasional

1. ASEAN

ASEAN merupakan singkatan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN ini merupakan organisasi internasional yang bersifat regional, yaitu hanya beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok.

ASEAN mempunyai semboyan Mitreka Satata yang terdiri atas penggalan kata-kata: Mitra yang berarti teman atau sahabat, Ika yang berarti satu, dan Satata yang berarti sederajat. Dengan demikian, semboyan Mitreka Satata berarti selalu bersahabat atau bersahabat yang sederajat. Semboyan ini sebagai lambang persatuan untuk membina persahabatan antarnegara-negara anggota ASEAN.

Peran ASEAN dalam meningkatkan hubungan internasional tampak dari upaya kerja sama yang dikembangkan negara-negara ASEAN. Upaya kerja sama yang dikembangkan negara-negara ASEAN meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

2. Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok

Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung merupakan proses awal lahirnya Geakan Non-Blok (GNB). KAA tersebut diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari Benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya.

Lahirnya Konfrensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, suasana makin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaan dan usaha-usaha menggalang persatuan di antara negara-negara merdeka. Kedua, danya perlombaan pembuatan senjata modern antara Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dengan Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya) mengakibatkan situasi dunia saat itu diliputi oleh kecemasan akan terjadi perang bom atom.

Keadaan yang demikian mendorong negara-negara berkembang mencari pemecahan untuk meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian dunia. Tujuan utama KAA adalah menciptakan perdamaian dan ketenteraman hidup bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Afrika.

3. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB secara resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Pemrakarsa berdirinya PBB adalah Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill. Kedua tokoh tersebut pada awalnya mengadakan pertemuan di atas kapal di Laut Atlantik yang menghasilkan Atlantic Charter (Piagam Atlantik) pada tanggal 14 Agustus 1941. Salah satu isi piagam tersebut adalah adanya cita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia. Isi piagam itulah yang melandasi lahirnya PBB.

Sebagai upaya mencapai cita-cita perdamaian dunia maka diselenggarakan berbagai pertemuan antarnegara di dunia atau berbagai konferensi. Salah satu konferensi tersebut adalah Konferensi San Francisco yang diselenggarakan pada tanggal 25 April–26 Juni 1945. Dalam konferensi ini, wakil-wakil negara Barat menerima pola umum League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan perubahan-perubahan dan nama baru, yaitu United Nations Organizations (UNO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus menyetujui isi Piagam PBB. Konferensi San Francisco tersebut diikuti oleh 50 negara, yaitu 47 negara penanda tangan Declaration of United Nations ditambah Ukraina, Belarus, dan Argentina.

Adapun badan khusus PBB antara lain sebagai berikut.

FAO (Food and Agriculture Organization) adalah organisasi pangan dan pertanian.

GATT (General Agreement on Tariff and Trade) adalah persetujuan umum tarif dan perdagangan.

IAEA (International Atomic Energy Agency) adalah badan tenaga atom internasional.

IBRD (International Bank of Recontruction and Development) adalah bank rekonstruksi dan pembangunan internasional.

ICAO (International Civil Aviation Organization) adalah organisasi penerbangan sipil internasional.

IDA (International Development Association) adalah perhimpunan pembangunan sipil internasional.

IFC (International Finance Corporation) adalah koperasi keuangan internasional.

ILO (International Labour Organization) adalah organisasi perburuhan internasional.

IMCO (Intergovernment Maritime Consultative Organization) adalah organisasi konsultasi maritim antarpemerintah.

IMF (International Monetary Fund) adalah lembaga dana internasional.

ITU (International Telecomunication Union) adalah uni telekomunikasi internasional.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) adalah konferensi perdagangan dan pembangunan PBB.

UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

UNICEF (United Nations Children’s Fund) adalah organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa yang khusus menangani masalah anak-anak.

UNDP (United Nations Development Programme) adalah program pembangunan PBB.

UNHCR (United Nations High Commisioner for Refuges) adalah komisi tinggi PBB urusan pengungsian.

WHO (World Health Organization) adalah organisasi kesehatan internasional.

C. Tujuan Organisasi Internasional

Tujuan organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi internasional pada umumnya. Tujuan khusus adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh tiap-tiap tipe organisasi internasional.

Tujuan umum organisasi internasional seperti berikut.

Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional.

Mengatur serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota, melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan.

Read More